Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Peretasan (Hacking) di Indonesia

Rifai Setya Kurniawan; Muhamad Aminulloh

doi:10.30997/karimahtauhid.v4i7.18832

Authors

Rifai Setya Kurniawan Universitas Djuanda
Muhamad Aminulloh Universitas Djuanda

DOI:

https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i7.18832

Keywords:

Kebijakan Kriminal, Peretasan, UU ITE, Kejahatan Siber

Abstract

Peretasan (hacking) telah menjadi salah satu bentuk kejahatan siber yang semakin sering terjadi di era digital, khususnya di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah mengatur tindak pidana ini, efektivitas kebijakan kriminal dalam penanggulangannya masih dipertanyakan, terutama terkait penegakan hukum yang lemah dan terbatasnya sanksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan kriminal dalam penanggulangan peretasan di Indonesia, dengan fokus pada efektivitas, kelemahan, dan tantangan yang ada. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui analisis terhadap dokumen hukum, khususnya UU ITE, serta studi literatur terkait kejahatan siber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU ITE memberikan landasan hukum, masih terdapat kelemahan dalam implementasi, seperti kurangnya keterampilan teknis aparat penegak hukum dan ketidakcukupan regulasi. Ditemukan juga bahwa kerja sama internasional diperlukan untuk menghadapi peretasan lintas negara. Penelitian ini terbatas pada analisis hukum dan tidak melibatkan data empiris dari kasus peretasan di Indonesia, yang dapat menjadi area untuk penelitian di masa mendatang. Kesimpulannya, revisi UU ITE dan peningkatan kapasitas penegak hukum sangat diperlukan untuk menanggulangi tindak pidana peretasan secara efektif.

References

Arisandy, Y. O. (2021). Penegakan Hukum terhadap Cyber Crime Hacker. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), 1(3), 162–169. https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i3.11264

Benny Cahyadi, Erdy Gian Gara, Putra Pratama, Ginanjar Fitriadi, Arwansa, & Dwi Satya Arian. (2024). Hacker Anak Dalam Perspektif Teori Differential Association: Studi Kasus Peretasan Situs Pengadilan Negeri Kabupaten Konawe. IKRA-ITH HUMANIORA : Jurnal Sosial Dan Humaniora, 8(1), 1–12. https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v8i1.3588

Faridi, M. K. (2019). Kejahatan Siber Dalam Bidang Perbankan. Cyber Security Dan Forensik Digital, 1(2), 57–61. https://doi.org/10.14421/csecurity.2018.1.2.1373

Kelrey, A. R., & Muzaki, A. (2019). Pengaruh Ethical Hacking Bagi Keamanan Data Perusahaan. Cyber Security Dan Forensik Digital, 2(2), 77–81. https://doi.org/10.14421/csecurity.2019.2.2.1625

Kurniawan, D., & Maujuhan Syah, A. (2022). The Impact of Bjorka Hacker on the Psychology of the Indonesian Society and Government in a Psychological Perspective. CONSEILS: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam, 2(2), 53–60. https://doi.org/10.55352/bki.v2i2.627

Nuristiningsih, D. (2023). Upaya Penal Dan Non Penal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Teknologi Informasi. Majalah Keadilan, 23, 62–90. https://journals.unihaz.ac.id/index.php/keadilan/article/view/4153%0Ahttps://journals.unihaz.ac.id/index.php/keadilan/article/download/4153/1702

Putri, A. W. O. K., Aditya, A. R. M., Musthofa, D. L., & Widodo, P. (2022). Serangan Hacking Tools sebagai Ancaman Siber dalam Sistem Pertahanan Negara (Studi Kasus: Predator). Global Political Studies Journal, 6(1), 35–46. https://doi.org/10.34010/gpsjournal.v6i1.6698

Rahmasari, N. M. V. V., Budiartha, I. N. P., & Senastri, M. (2021). Pertanggungjawaban Para Pihak dalam Hal Terjadinya Peretasan Telepon Seluler. Jurnal Preferensi Hukum, 2(2), 343–348. https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3332.343-348

Ridwan, Nur, M., & Sulaiman. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peretasan ( Hacker ) Dalam Undang-Undang Nomor Elektronik. Jurnal Ilmiah Mahasiswa, VI(1), 113–123.

Saleh, A. R. (2021). Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana. HUKMY : Jurnal Hukum, 1(1), 91–108. https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i1.91-108

Shadily, F., Lisanawati, G., & Setiawan, P. J. (2024). Pemberatan Sanksi Pidana pada Tindakan Peretasan Situs Milik Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu Indonesia. Dialogia Iuridica Journal, 15(2).

Singgi, I. G. A. S. K., Suryawan, I. G. B., & Sugiartha, I. N. G. (2020). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Peretasan sebagai Bentuk Kejahatan Mayantara (Cyber Crime). Jurnal Konstruksi Hukum, 1(2), 334–339. https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2553.334-339

Trisnawati, T., & Hanifah, S. (2024). Perkembangan Alat Bukti Elektronik Hasil Peretasan (Hacker) Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana. Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO), 1(3), 1344–1349. https://doi.org/10.62567/micjo.v1i3.162

Utin Indah Permata Sari. (2022). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanganan Cyber Crime Yang Dilakukan Oleh Virtual Police Di Indonesia. Jurnal Studia Legalia, 2(01), 58–77. https://doi.org/10.61084/jsl.v2i01.7

Widayanti, P. W. (2022). Tindak Pidana Pencurian Data Nasabah Dalam Bidang Perbankan Sebagai Cyber Crime. Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan, 2(2), 1–21. https://doi.org/10.21274/legacy.2022.2.2.1-21

Wijaya, T. H. D. (2022). Penerapan Sanksi Sosial Sebagai Alternatif Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Siber (Cyber Crime). Al-Qisth Law Review, 5(2), 371. https://doi.org/10.24853/al-qisth.5.2.371-404