Kepemimpinan dan Tata Kelola Digital: Analisis Penerapan Prinsip- Prinsip Good Governance dalam Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Teknologi

Authors

  • Nurhasanah Azizah Universitas Djuanda
  • Neng Virly Apriliyani Universitas Djuanda

DOI:

https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v5i6.24588

Keywords:

kepemimpinan, good governance, SIMPELAKU, layanan publik digital, administrasi kependudukan

Abstract

Pelayanan publik berbasis digital menjadi salah satu wujud nyata dari kepemimpinan yang berorientasi pada tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini brtujuan mengkaji sejauh mana prinsip-prinsip good governance diterapkan dalam layanan administrasi kependudukan digital melalui aplikasi SIMPELAKU di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cianjur. Pendekatan kualitatif deskriptif diterapkan dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi terhadap 12 informan yang dipilih secara purposive. Delapan indikator good governance menurut UNDP dan Bank Dunia digunakan sebagai kerangka analisis, mencakup partisipasi, supremasi hukum, transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, keadilan dan inklusivitas, efektivitas dan efisiensi, serta akuntabilitas. Temuan menunjukkan bahwa secara keseluruhan, transformasi layanan berbasis digital melalui SIMPELAKU telah memenuhi sebagian besar standar tata kelola yang baik. Kepemimpinan yang adaptif terbukti mampu mendorong inovasi layanan yang lebih efisien dan inklusif. Namun, dimensi responsivitas masih memerlukan penguatan, terutama dalam kapasitas verifikasi dan penanganan keluhan pada periode lonjakan permintaan. Upaya perbaikan dilakukan melalui sosialisasi berjenjang, pemanfaatan media sosial, dan peningkatan sistem secara berkelanjutan. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat argumentasi bahwa transformasi digital dapat menjadi katalis efektif bagi implementasi prinsip kepemimpinan dan good governance di pemerintahan daerah.

References

Abror, F., & Khuljana, D. (2022). Upaya mewujudkan good governance melalui pelayanan publik di Indonesia. Jurnal Administrasi Publik, 8(1), 45–58.

Anggraini, A., dkk. (2024). Penerapan prinsip good governance dalam pelayanan publik daring Dinas Dukcapil Kota Tangerang (Sobat Dukcapil). Jurnal Ilmu Pemerintahan, 12(2), 78–91.

Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). SAGE Publications.

Disdukcapil Kabupaten Cianjur. (2024). Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Kependudukan Terpadu (SIMPELAKU). https://simpelaku.cianjurkab.go.id

Habibie, Z., Pratidina, G., & Ramdani, F. T. (2024). Implementasi Perda No. 3 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan dalam layanan KTP-el. Jurnal Kebijakan Publik, 6(1), 22–35.

Halimah, R. S., & Ramdani, F. T. (2024). Kualitas pelayanan publik dalam program Prima Antri di Disdukcapil Kota Bogor. Jurnal Administrasi Negara, 10(2), 55– 67.

Hidayati, L. W., Febriani, K. A., & Djasuli, M. (2022). Implementasi good governance dalam pelayanan pemerintahan desa berbasis UUD 1945. Jurnal Tata Kelola Publik, 5(1), 11–24.

Indrajit, R. E. (2020). E-government: Strategi pembangunan dan pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Andi.

Maruapey, M. H., Ramadhan, M., & Seran, G. G. (2024). Pelayanan administrasi kependudukan. CV. Wahyu Semesta.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.). SAGE Publications.

Moenir, A. S. (2006). Manajemen pelayanan umum di Indonesia. Bumi Aksara.

Nuryani, I., Hernawan, D., & Wahyudin, C. (2024). Analisis efektivitas layanan administrasi kependudukan melalui website Pakuan Prima. Jurnal Ilmu Administrasi, 11(1), 30–44.

Pasolong, H. (2021). Teori administrasi publik. Alfabeta.

Pratidina, G., & Assayuti, M. J. (2023). Efektivitas pelayanan administrasi kependudukan di Disdukcapil Kabupaten Bogor. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, 9(3), 61–75.

Rafa, S., Kurniawan, I. A., & Rantau, M. I. (2022). Penerapan prinsip good governance dalam pelayanan KTP-el dan KK di Kecamatan Benda, Kota Tangerang. Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan, 4(2), 18–32.

Salopah, S., Purnamasari, I., & Ramdani, F. T. (2024). Implementasi program Identitas Kependudukan Digital di Disdukcapil Kabupaten Bogor. Jurnal Tata Kelola Digital, 3(1), 44–57.

Sinambela, L. P. (2010). Reformasi pelayanan publik: Teori, kebijakan, dan implementasi. Bumi Aksara.

Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta. Sutanta, E. (2021). Sistem informasi manajemen pemerintahan daerah. Deepublish. UNDP. (1997). Governance for sustainable human development. United Nations

Development Programme.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

World Bank. (1992). Governance and development. The World Bank.

Downloads

Published

2026-06-03

How to Cite

Azizah, N., & Apriliyani, N. V. (2026). Kepemimpinan dan Tata Kelola Digital: Analisis Penerapan Prinsip- Prinsip Good Governance dalam Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Teknologi. Karimah Tauhid, 5(6), 2813–2823. https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v5i6.24588

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >> 

Similar Articles

<< < 52 53 54 55 56 57 58 59 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.