Analisis Hukum Status Kewarganegaraan Anak sebagai Akibat Perkawinan Campuran di Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i8.19354Keywords:
Status, Kewarganegaraan, Anak, Perkawinan, CampuranAbstract
Pemberian status kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran sangat penting karena berdampak pada hak-hak sebagai warga negara dan masyarakat internasional yang perlu memperoleh kepastian hukum atas segala perbuatan hukumnya. Tujuan penelitian untuk mengkaji dan mengetahui status kewarganegaraan anak sebagai akibat perkawinan campuran di Indonesia. Penelitian ini metode analisis normatif dalam mengkaji persoalan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran atau orang asing dengan orang Indonesia ada dua ketentuan yaitu 1) kewarganegaraan terbatas yaitu selama belum mencapai usia 18 tahun atau belum menikah, anak yang lahir dari perkawinan campuran masih memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan asing sesuai asal negara ayah atau ibunya. 2) Dan jika sudah mencapai usia 18 tahun atau menikah maka harus memilih salah satu kewarganegaraan asing atau Indonesia, dan jika tidak memili maka dianggap telah melepaskan kewarganegaraan Indonesia. Pemberian status kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran sangat penting karena berdampak pada perbuatan hukum anak tersebut jika sudah dewasa nanti. Anak yang sudah memiliki status sebagai warga negara Indonesia harus taat terhadap segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam segala bidang hukum.
References
Endeh Suhartini dan Mulyadi, Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dihubungkan Dengan Pernikahan Dan Perceraian Di Wilayah Kabupaten Bogor, Jurnal Sosial Humaniora ISSN 2087-4928 Volume 2 Nomor 1, Oktober 2020.
Endeh Suhartini dan Mulyadi, Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dihubungkan Dengan Pernikahan Dan Perceraian Di Wilayah Kabupaten Bogor, Jurnal Sosial Humaniora ISSN 2087-4928 Volume 2 Nomor 1, Oktober 2020.
CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2009.
D.Y. Witanto, Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012.
Hidayani, J., Sihotang, S., Yuniar, R., & Ilyanawati, A. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM ATAS JUAL BELI TANAH YANG TIDAK DICATATKAN (Vol. 3). https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1122&context=notary
Paren, M. A., Yumarni, A., Rumatiga, H., & Djuanda, F. H. (2023). ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PUTUSAN PERDAMAIAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA. In Karimah Tauhid (Vol. 2, Issue 6).
Prambudi, F., Yumarni, A., & Rumatiga, H. (2024). Analisis Program Ketanggapsegeraan Patroli Sabhara Polres Bogor Di Wilayah Kabupaten Bogor (Vol. 3).
Rumatiga, H., Aminulloh, M., Yumarni, A., Haura Carolina Devi, S., & Kelutur, S. (2024). The Exclusivity of Music/Song Creators is Guaranteed by Copyright Law Number 28 of 2014. 10(2). https://www.kemenparekraf.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/pentingnya-hak-cipta-musik-bagi-musisi-
Sulastri, S., Yumarni, A., & Sihotang, S. (2018). THE PRINCIPLE OF THE USEFULNESS OF A WAQF OBJECT IN THE PERSPECTIVE OF NAZHIR PROFESSIONALISM BASED ON LAW NUMBER 41 YEAR 2004 ABOUT WAQF IN SUB-DISTRICT CIAWI AND SUB-DISTRICT MEGAMENDUNG BOGOR ASAS KEMANFAATAN OBJEK WAKAF DALAM PERSPEKTIF PROFESIONALITAS NAZHIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DI WILAYAH KECAMATAN CIAWI DAN KECAMATAN MEGAMENDUNG KABUPATEN BOGOR (Vol. 4, Issue 2). http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123
Tauhid, K., & Gautama, ; |. (2024). Analisis Hukum Dampak Peresmian Daerah Otonomi Baru (DOB) dalam Penanggulangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Guna Mewujudkan Kamtibmas di Papua (Vol. 3).
Yumarni, A. (n.d.). REVIEW OF ISLAMIC HISTORY AND CUSTOM IN INDONESIA: AFTER THE SUPREME COURT’S DECISION ON THE ANNULMENT OF RELIGION COLUMN IN RESIDENTIAL CARD AND FAMILY CARD TINJAUAN SEJARAH HUKUM ISLAM DAN ADAT DI INDONESIA: PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENGOSONGAN KOLOM AGAMA DALAM KTP DAN KK (Vol. 5, Issue 1).
Yuniar, R., Ilyanawati, A., & Sihotang, S. (2017). KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN TERHADAP PEMBANGUNAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (MBR) DI KOTA BOGOR DAN KOTA DEPOK CONSOLIDATION OF URBAN LAND FOR THE CONSTRUCTION OF HOUSING FOR LOW INCOME COMMUNITIES (LIC) IN THE CITIES OF BOGOR AND DEPOK. In Jurnal Ilmiah Living Law (Vol. 9). http://kursdollar.net,
http://majalahembun.com/perlindungan-hukum-terhadap-anak-bagian- terakhir/ diakses pada tanggal 13 September 2024.
Irma Susilowati, Pengertian Konvensi Hak Anak, Harapan Prima, Jakarta, 2014.
M. Yahya Harahap, Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional, CV. Zahir Trading Co, Jakarta, 2019,.
Martin Roestamy, Endeh Suhartini dan Ani Yumarni, Metode, Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum pada Fakultas Hukum, Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020.
Suwarningsih, Kawin campur Menyebabkan Berubahnya Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan RI. www.baliprov.go.id, diakses pada tanggal 12 September 2024.
Wicipto Setiadi, Pembaharuan Undang-Undang Kewarganegaraan RI,
www.legalitas.org, diakses tanggal 12 September 2024.
Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, 2014.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Andhy Kurniawan, Ani Yumarni, R. Yuniar Anisa Ilyanawati

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.




