Analisis Proses Administrasi Tata Ruang di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur

Lani Mulyawati; Oetje Subadja

doi:10.30997/karimahtauhid.v4i2.16611

Authors

Lani Mulyawati Universitas Djuanda
Oetje Subadja Universitas Djuanda

DOI:

https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i2.16611

Keywords:

Administrasi Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Cianjur, Kuliah Kerja Lapang, Digitalisasi Arsip, Efisiensi Operasional

Abstract

Laporan Kuliah Kerja Lapang (KKL) ini menganalisis proses administrasi tata ruang di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur. Dinas ini memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan penataan ruang yang berkelanjutan di daerah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana proses administrasi tata ruang dilakukan, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi selama kegiatan KKL berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun proses administrasi tata ruang telah berjalan dengan baik, terdapat beberapa kendala seperti birokrasi yang kompleks dan kurangnya sumber daya yang memadai. Upaya untuk mengatasi kendala ini meliputi peningkatan efisiensi proses administrasi melalui digitalisasi dan pelatihan bagi staf. Pengalaman KKL ini memberikan wawasan praktis mengenai pengelolaan administrasi tata ruang serta pentingnya perencanaan yang terstruktur dalam pembangunan daerah.

Kata Kunci: Administrasi Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten

Cianjur, Kuliah Kerja Lapang, Digitalisasi Arsip, Efisiensi Operasional.

References

Adiningsih, D.F., Sutaryono & Wahyuni. (2023). Penyelenggaraan perizinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang pada sektor berusaha di

kabupaten Pati Jawa Tengah. Jurnal Tunas Agraria, 6(1),12-29. https://doi.org/10.31292/jta.v6i1.198

Ardani, M. N. (2021). Pemanfaatan tanah Hak Guna Usaha guna mencegah tanah menjadi terlantar.GemaKeadilan,8(1), 63-79. https://doi.org/10.14710/gk.2021.11395

Asmara, R., & Purbokusumo, Y. (2022). Pilihan Instrumen Kebijakan

Penataan Ruang Untuk Manajemen Sumber Daya Tanah Pertanian (Sawah) Di Kabupaten Sleman. Widya Bhumi, 2(2), 88–103. https://doi.org/10.31292/wb.v2i2.40

Diana, F., Idami, Z. & Alqarni, W. (2023). Implementasi kebijakan alih

fungsi lahan pertanian untuk pembangunan kawasan perumahan di

Kabupaten Aceh Besar. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK, 09(01),

1-19. https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/23199

Djakaria, D. V. S., & Husein, R. (2017). Efektivitas Kantor Pengendalian

Pertanahan Daerah (KPPD) Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melalui Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT). Journal of Governance and Public Policy, 4(2), 253-293.

http://journal.umy.ac.id/index.php/GPP/article/view/2991

Djatmiati, T.S., Pudjiastutik, L., Indrawati, Sutrisno, D. (2012). Buku Ajar –

Hukum Perizinan. Universitas Airlangga, Surabaya

Enemark, S. (2005). Understanding the Land Management Paradigm. FIG COM 7 Symposium On Innovative Technologies For Land

Administration, 19 – 25 June 2005, Madison, Wisconsin, USA. https://www.researchgate.net/publication/228342504_Understanding

_the_l and_management_paradigm

Enggarani, N. S. (2016). Kualitas Pelayanan Publik dalam Perizinan di

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Boyolali. Law and Justice, 1(1), 16-29. https://journals.ums.ac.id/index.php/laj/article/view/2702

Fajarini, R., Barus, B. & Panuju, D.R. (2015). Dinamika Perubahan

Penggunaan Lahan Dan Prediksinya Untuk Tahun 2025 Serta Keterkaitannya Dengan Perencanaan Tata Ruang 2005-2025 Di Kabupaten Bogor. Jurnal Tanah Lingkungan,17(1), 8-15.

https://journal.ipb.ac.id/index.php/jtanah/article/download/11463/89

59

Firmansyah, M., Masrun & Yudha, I D.K. (2021). Esensi Perbedaan Metode

Kualitatif dan Kuantitatif. Jurnal Elastisitas, 3(2), 156-159. https://doi.org/10.29303/ejep.v3i2.46

Hastri, E.D., Rachman, A.M.I., Shafarinda, R. (2022). Sanksi hukum dalam

pengendalian pemanfaatan ruang daerah permukiman melalui perizinan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah perkotaan. Jurnal Jendela Hukum, 9(1), 64-80. https://doi.org/10.24929/fh.v9i1.1959

Indra, S.R. & Indra, F.R.N. (2022). Pengelolaan dan pemanfaatan izin lokasi

dalam perolehan tanah yang diperlukan untuk Usaha Mikro Kecil

Menengah (UMKM). Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(8), https://journalnusantara.com/index.php/JIM/article/view/609

Lemmen, C., Van Oosterom, P., & Bennett, R. (2015). The land

administration domain model. Land Use Policy, 49,535-

545.https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837715

000174

Nugraha, P., Mulyanto, B. & Munibah, K. (2021). Peran administrasi pertanahan dalam pengendalian pemanfaatan kawasan pertanian

lahan basah Kabupaten Bogor. Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan, 5(1), 28-43. http://dx.doi.org/10.29244/jp2wd.2021.5.1.28-43

Mayasari, I. (2019). Evaluasi kebijakan izin lokasi dan pertimbangan teknis

pertanahan pasca penerapan online single submission. Jurnal

Rechtsvinding, http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.348

Nurlinda, I. (2018). Perolehan Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA) yang berasal dari kawasan hutan: permasalahan dan pengaturannya. Jurnal

Veritas et Justitia, 4(2), 252-273. https://doi.org/10.25123/vej.v4i2.2919

Ramadhani, M.H., Effendy, M. & Qomariyanti, Y. (2019). Perolehan tanah

untuk kepentingan badan hukum swasta dalam rangka penanaman modal. Lambung Mangkurat Law Journal, 4(1), 1-10. https://doi.org/10.32801/lamlaj.v4i1.109

Riskanita, D. & Widowaty, Y. (2019). Upaya Pemerintah Daerah Mengatasi

Kerusakan Lingkungan Akibat Alih Fungsi Lahan Berdasarkan Konsep Negara Kesejahteraan. Supremasi Hukum Jurnal Penelitian Hukum, 28(2), 123-134. https://doi.org/10.33369/jsh.28.2.123-135

Sam, I.M., Setiowati, Riyadi, R. (2020). Analisis penguasaan, pemilikan,

penggunaan dan pemanfaatan tanah di sempadan pantai di Kelurahan Bintarore. Jurnal Tunas Agraria, 3(2), 122-139. https://doi.org/10.31292/jta.v3i2.112

Sitorus, O. (2016). Penataan hubungan hukum dalam penguasaan, pemilikan,

penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria. Jurnal Bhumi, 2 (1), 1- 11. https://doi.org/10.31292/jb.v2i1.29

Sukiptiyah, S., Rustiadi, E., Fauzi, A., & Barus, B. (2022). Analisis Dampak

Pola Penerapan Ruang Dalam Penempatan Lokasi Kegiatan Ekonomi Melalui Mekanisme Konversi Konversi Lahan Lahan Baku. Jurnal Penelitian Sosial, Sains, Ekonomi, dan Manajemen , 1(10),

1604-1620.

Sugiyono. (2011). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi mixed methods. Alfabeta, Bandung

Susanti, A.D. (2021). Kajian izin lokasi dan kesesuaian kegiatan pemanfaatan

ruang di daratan bagi perizinan berusaha. Jurnal Riset Ekonomi dan

Bisnis, 14(3), 179-191. http://journals.usm.ac.id/index.php/jreb

Susilo, B., Hatta, G.M., Badaruddin & Kadir, S. (2019). Evaluasi pemanfaatan penggunaan lahan berbasis pola ruang kawasan

budidaya Kabupaten Hulu Sungai Utara. Jurnal EnviroScienteae,

15(2), 166-177. https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/es/article/view/6946/5497