Prosedur Pengelolaan Pendapatan Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB =P2) di Kecamatan Cicurug-Sukabumi Berdasarkan Fungsi Kecamatan Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indoneisa No.17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan
DOI:
https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i12.15644Keywords:
Kecamatan, Pemungutan PBB-P2, Distribusi SPPT, Pengawasan, Monev.Abstract
Laporan ini membahas mengenai prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi berdasarkan fungsi
Kecamatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mendistribusikan atau
menyampaikan SPPT dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan PBBP2, mengevaluasi dan monitoring secara langsung dilapangan mengenai pencapaian target
PBB-P2, dalam melaksanakan upaya penyelesaian pemungutan pajak yang dilakukan oleh
kecamatan dan jika terjadi suatu keterlambatan dalam penyetoran dan tidak sesuai dengan
skala prioritas, maka melaksanakan kegiatan pembinaan, merupakan langkah dan upaya
yang strategis dalam keberhasilan PBB-P2. Penelitian ini menggunakan metode penelitian
kuantitatif, dengan cara pendekatan deskriptif yang memiliki tujuan untuk menggambarkan
realita bagaimana terjadinya prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan berdasarkan fungsi Kecamatan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa
prosedur pemungutan PBB-P2 telah dilakukan sesuai dengan fungsi kecamatan dengan point
yang telah disebutkan dalam tujan penelitian ini. Namun, dalam melakukan prosedur
tersebut perlu ditingkatkan agar berjalan dengan optimal.
References
Mafaza, W., Mayowan, Y. and Sasetiadi, T.H., 2016. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah. Jurnal Perpajakan (JEJAK), 11(1).
Sapriadi, D., 2013. Pengaruh kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB (Pada Kecamatan Selupu Rejang). Jurnal Akuntansi, 1(1).
Alam, S., 2014. Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng. Skripsi. Makasar: Program Studi Akuntansi Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar.
Rustiyaningsih, S., 2011. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib
pajak. Widya Warta, 35(2).
Mardiasmo, M.B.A., 2016. PERPAJAKAN–Edisi Terbaru. Penerbit Andi.
Komala, M.R., Kusuma, I.C. and Didi, D., 2024. Analisis Penetapan Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No.
07. JURNAL AKUNIDA, 10(1), pp.59-67.
Kurnia 2010 Abdillah, M.R., 2017. PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK (Survei pada 5 Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandung dan
Kabupaten Cianjur) (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas Bandung).
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Siti Maspupah, Didi
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
