Analisis Hukum Terhadap Kinerja Pelayanan Kendaraan Taktis Korps Brimob Polri dalam Menghadapi Kejahatan Berintensitas Tinggi

Bagiyo Tri Surya; Nurwati; R. Yuniar Anisa Ilyanawati

doi:10.30997/karimahtauhid.v4i8.19163

Authors

Bagiyo Tri Surya Universitas Djuanda
Nurwati Universitas Djuanda
R. Yuniar Anisa Ilyanawati Universitas Djuanda

DOI:

https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i8.19163

Keywords:

Kinerja, Pelayanan, Kendaraan, Taktis, Brimob

Abstract

Kendaraan taksis adalah fasilitas yang diberikan kepada Korp Brimob untuk mendukung tugas operasional, namun masih terbatas. penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui analisis hukum terhadap kinerja pelayanan kendaraan taktis korps brimob polri dalam menghadapi kejahatan berintensitas tinggi. Penelitian ini merupakan peneltian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menganalisis persoalan hukum dari ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melihat persoalan tersebut sebagai gejala masyarakat. hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa aspek yang perlu dilakukan dalam melaksanakan fungsi pelayanan kinerja kendaraan taksis bagi Korp Brimob, yaitu: 1) efektivitas operasional, 2) profesionalisme, 3) pertanggungjawaban hukum, 4) proporsionalitas, 5) legalitas dan kejelasan prosedur, 6) pengawasan dan transparansi. Terdapat beberapa hambatan, yaitu: Masih minimnya anggota yang melakukan pelayanan kendaraan taksis; Masih terbatasnya kendaraan taksis yang disediakan untuk operasionalnya Korp Brimob; Standar Operasional Prosesdur yang belum komprehensif; Belum adanya analisis kebutuhan terhadap kebutuhan kendaraan taksis; Anggaran operasional yang masih terbatas.

References

Bob Sugeng Hadiwinata, Legislasi dan Akuntabilitas Sektor Keamanan dan Intelijen dalam Negara Demokratis: Suatu Pengantar, dalam Hans Born dan Ian Leigh, DCAF, FES, dan Kementerian Luar Negeri Republik Federal Jerman, Jakarta, 2007.

David H. Bayley, Police for the Future (diterjemahkan dan disadur oleh Kunarto), Cipta Manunggal, Jakarta, 2014.

Endeh Suhartini, Ani Yumarni, Omon Remen, Dispute Settlement Of Industrial Relation Of Pt Haengnam Sejahtera Indonesia In The Mediation Step Of Dinas Tenaga Kerja Of Kabupaten Bogor, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 4 No. 1, Maret 2018.

Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Aal Lukmanul Hakim, Pedoman Penulisan Skripsi pada Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2015.

Muladi, Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus, Jakarta, Bahan Seminar Pengamanan Terorisme sebagai Tindak Pidana Khusus. 2002.

Nurwati, dkk, Efektivitas Pelaksanaan Skema Layanan Jemput Bola dalam Pemenuhan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Bagi Masyarakat Adat Suku Baduy Lebak Banten, Jurnal Karimah Tauhid, Vol. 3 No. 4 (2024)

Nurwati, dkk, Penegakan Hukum Terhadap Anggota POLRI yang Melakukan Tindak Pidana Penadahan Dikaji Menurut Pasal 480 KUHP Juncto Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Jurnal Karimah Tauhid, Vol. 3 No. 11 (2024

Satjipto Rahardjo, Mengkaji Kembali Peran dan Fungsi Polri dalam Masyarakat di Era Reformasi, Rajawali Press, Jakarta, 2018.

Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Suparlan, Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia, Jakarta, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2004.

Taufik Rohman, Polmas, Diterawang, Diraba dan Dipahami, Kasub bag BIMLUH Biro Binamitra, Polda Jabar, 2008.