Penguatan Tata kelola Perusahaan dalam Pelaksanaan Bisnis HAM terhadap Diskriminasi Pekerja

Abstract

Peraturan yang berlaku di Indonesia seputar tata kelola perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan memiliki hubungan yang erat dengan kesejahteraan pekerja. Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi dari pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pihak ketiga, termasuk pengusaha, di area dan/atau yurisdiksinya. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 mengenai Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia berfungsi sebagai panduan bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi hubungan antara dunia usaha dan hak asasi manusia serta sebagai arahan bagi Pengusaha dan Pemangku Kepentingan Lain untuk berkontribusi dalam menghormati hak asasi manusia dalam sektor bisnis. Isu mengenai hak asasi manusia dari korporasi transnasional dan perusahaan lainnya di luar negeri (SRSG) berupaya untuk menyusun pedoman global tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia.