Analisis Hukum Protap Kerja Korps Brimob Dalam Menangani Kerusuhan Massa Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017

Abstract

Untuk mewujudkan Kamtibmas, tuntutan untuk mengoptimalkan tugas Korps Brimob didukung oleh sinergitas polisional untuk menangani gangguan keamanan berintensitas tinggi harus dikaji secara akademis dalam praktik. Keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga kelangsungan kewibawaan pemerintah, yang sangat penting untuk ketahanan nasional. Karena negara saat ini sedang dalam proses pembangunan, terciptanya kamtibmas yang kuat adalah salah satu komponen penting yang diperlukan untuk pembangunan yang sukses. Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari dan menganalisis langkah-langkah yang diambil oleh Korps Brimob dalam menangani kerusuhan massa yang diatur oleh Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 dan tantangan yang dihadapinya. Penelitian empiris digunakan, dengan hukum sebagai gejala masyarakat, institusi sosial, atau perilaku yang mempola. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017, polisi termasuk dalam sistem pertahanan keamanan negara, dan bagaimana Korps Brimob menangani kerusuhan massa. Menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat adalah tanggung jawab utama polisi. Polisi terdiri dari beberapa kelompok, masing-masing dengan tugas dan kewenangan yang berbeda. Polisi yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan masyarakat adalah Korps Brigade Mobile, atau Brimob. Salah satu tanggung jawab brimob adalah menjaga unjuk rasa yang dapat menyebabkan kekacauan dan gangguan.