Fungsionalisasi Kesatuan Brimob Jawa Barat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme
DOI:
https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i6.19503Keywords:
Brimob, kerjasama antar lembaga, terorismeAbstract
Tindakan yang dilakukan oleh teroris sangat membahayakan negara baik keamanan masyarakat maupun keutuhan negara. Terorisme mengancam keamanan dan ketenangan masyarakat, menimbulkan rasa takut dalam jiwa masyarakat sehingga menggangu secara psikologis. penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui fungsionalisasi Kesatuan Brimob Jawa Barat dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme. Dilihat dadri objek kajian dalam penelitian ini yaitu fungsionalisasi Kesatuan Brimob Jawa Barat dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme maka penelitian ini tepat menggunakan metode pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsionalisasi Kesatuan Brimob Jawa Barat dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme dilakukan dalam dua bentuk yaitu 1) paya pencegahan terjadinya tindak pidana terorisme yang meliputi upaya patroli di wilayah yang dicurigai sebagai tempat yang rawan teroris, dan melakukan dialog dengan masyarakat. Mengadakan latihan persiapan bagi anggota brimob dalam menghadapi teroris. Bersinergi dengan lembaga terkait seperti BNPT dan lain-lain. Melakukan pendekatan kultural dan partisipasi semua pihak. 2) Upaya penindakan pelaku tindak pidana terorisme. Tindakan berupa penyergapan, penembakan, dan penahanan merupakan tindakan represif yang bersumber dari kewenangan diskresi kepolisian saat bertindak di lapangan yaitu suatu tindakan yang didasarkan pada pertimbangan sendiri oleh anggota Polri saat menghadapi pelaku tindak pidana. Hambatan dari kesatuan Brimob Jawa Barat dalam pencegahan dan penanggulangan Tindak Pidana Terorisme yaitu persepsi yang buruk dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas, sarana dan prasarana serta efektivitas hukum.
References
Henny Nuraeny et al. (2024). Penerapan Sanksi Disiplin Bagi Anggota Resimen III Pasukan Pelopor Cikeas Dalam Penegakan Disiplin Sesuai Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption Of Innocence) (Vol. 3).
Henny Nuraeny, 2016, Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Rajawali Pers, Jakarta
Martin Roestamy, Endeh Suhartini dan Ani Yumarni, 2020Metode Penelitian, Laporan, dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum, Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor.
Nuraeny, H. (2023). Legal Protection Against Acts of Violence: Evidence from Indonesian Migrant Workers. Journal of Law and Sustainable Development, 11(11), e1844. https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i11.1844
Paren, M. A., Yumarni, A., Rumatiga, H., & Djuanda, F. H. (2023). ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PUTUSAN PERDAMAIAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA. In Karimah Tauhid (Vol. 2, Issue 6).
Prambudi, F., Yumarni, A., & Rumatiga, H. (2024). Analisis Program Ketanggapsegeraan Patroli Sabhara Polres Bogor Di Wilayah Kabupaten Bogor (Vol. 3).
Solihah, C., & Nuraeny, H. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KAWIN KONTRAK PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM. Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat, 8(1), 88–103. https://doi.org/10.55809/tora.v8i1.91
Sulastri, S., Yumarni, A., & Sihotang, S. (2018). THE PRINCIPLE OF THE USEFULNESS OF A WAQF OBJECT IN THE PERSPECTIVE OF NAZHIR PROFESSIONALISM BASED ON LAW NUMBER 41 YEAR 2004 ABOUT WAQF IN SUB-DISTRICT CIAWI AND SUB-DISTRICT MEGAMENDUNG BOGOR ASAS KEMANFAATAN OBJEK WAKAF DALAM PERSPEKTIF PROFESIONALITAS NAZHIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DI WILAYAH KECAMATAN CIAWI DAN KECAMATAN MEGAMENDUNG KABUPATEN BOGOR (Vol. 4, Issue 2). http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123
Tauhid, K., & Gautama, ; |. (2024). Analisis Hukum Dampak Peresmian Daerah Otonomi Baru (DOB) dalam Penanggulangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Guna Mewujudkan Kamtibmas di Papua (Vol. 3).
Yumarni, A. (n.d.). REVIEW OF ISLAMIC HISTORY AND CUSTOM IN INDONESIA: AFTER THE SUPREME COURT’S DECISION ON THE ANNULMENT OF RELIGION COLUMN IN RESIDENTIAL CARD AND FAMILY CARD TINJAUAN SEJARAH HUKUM ISLAM DAN ADAT DI INDONESIA: PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENGOSONGAN KOLOM AGAMA DALAM KTP DAN KK (Vol. 5, Issue 1).
Yuniar, R., Ilyanawati, A., & Sihotang, S. (2017). KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN TERHADAP PEMBANGUNAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (MBR) DI KOTA BOGOR DAN KOTA DEPOK CONSOLIDATION OF URBAN LAND FOR THE CONSTRUCTION OF HOUSING FOR LOW INCOME COMMUNITIES (LIC) IN THE CITIES OF BOGOR AND DEPOK. In Jurnal Ilmiah Living Law (Vol. 9). http://kursdollar.net,
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Rifaldy Hikmat Praramadhan, Henny Nuraeny, Muhammad Arsjad Yusuf
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
