Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Lie Detector dalam Pemeriksaan Tersangka

Abstract

Meski lie detector memiliki akurasi yang cukup baik dalam mendeteksi apa yang disembunyikan dalam pikiran dan hati seorang berdasarkan uji coba, namun perlu dikaji secara hukum tentang keabsahan dari mesin deteksi kebohongan sebab sehebat apapun alat yang digunakan belum tentu dapat mendeketi secara keseluruhan apa yang ada salam pikiran dan hati manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum pembuktian lie detector atau mesin deteksi kebohongan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan norma, kaidah, dan asas-asas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil penafsiran mesin pendeteksi kebohongan atau Lie Detector tidak dapat dijadikan bukti utama untuk menyatakan seorang terdakwa bersalah atau tidak, tetapi dapat digunakan untuk mendukung fakta yang diperoleh dari hasil penyidikan dan bukti-bukti lain yang diperoleh dalam persidangan. Dan di dalam UU ITE tidak menyebutkan secara jelas tentang mesin deteksi kebohongan terdakwa sehingga tidak dapat ditafsirkan bahwa bukti elektronik yang dimaksud dalam UU IT ialah mesin deteksi kebohongan.  Mesin deteksi kebohongan tidak disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP sebagai alat bukti sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti dalam bidang pidana karena peraturan yang berlaku dalam persidangan ialah yang diatur dalam KUHAP bukan UU ITE.