Implementasi Program Bantuan Sosial tidak Terencana Rumah tidak Layak Huni di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor

Authors

  • Muh Jamil Fitriansyah Universitas Djuanda
  • Irma Purnamasari Universitas Djuanda
  • Neng Virly Apriliyani Universitas Djuanda

DOI:

https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v5i6.24521

Keywords:

pelaksanaan kebijakan, bantuan sosial, perumahan yang tidak memenuhi syarat

Abstract

Perumahan adalah salah satu kebutuhan pokok manusia dan berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Situasi perumahan yang tidak memenuhi syarat dapat berpengaruh buruk terhadap kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan warga. Maka dari itu, pemerintah bertanggung jawab untuk membantu masyarakat mendapatkan perumahan yang layak melalui berbagai program bantuan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program bantuan sosial yang tidak terencana untuk perumahan yang tidak layak di Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Sampel penelitian terdiri dari penerima manfaat dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan program. Penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh, yang memastikan semua responden masuk dalam sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program bantuan sosial untuk perumahan yang tidak layak di Kecamatan Bogor Selatan secara umum dianggap berhasil. Hal ini terlihat dari indikator komunikasi, sumber daya, sikap para pelaksana program, dan sistem birokrasi yang mendukung pelaksanaannya. Meskipun demikian, masih ada beberapa kendala, seperti terbatasnya anggaran, proses administrasi yang cukup panjang, dan perlunya kehati-hatian dalam memilih penerima bantuan., Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menilai dan memperbaiki efektivitas program bantuan sosial untuk perumahan yang tidak memenuhi syarat, sehingga manfaat yang diberikan dapat lebih optimal bagi masyarakat.

References

Apriliyani, N. V., Hernawan, D., Purnamasari, I., Goris Seran, G., & Sastrawan, B. (2022). Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jurnal Governansi, 8(1), 11–18.

Dewi, N. K., Anggraeni, M., & Dwimawanti, I. H. (2018). Implementasi Program Bantuan Sosial Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Di Desa Ngotet Kab. Rembang Tahun 2017. Gema Publica, 3(1), 26.

Lasmini, Purnamasari, I., & Sastrawan, B. (2024). Implementasi Kebijakan Kampus Mengajar Batch 5 Di Kabupaten Sukabumi Dalam Upaya Menigkatkan Mutu. Karimah Tauhid, 3(2), 1736–1746.

Ramadhan, M., Maruapey, M. H., & Ramdani, F. T. (2025). Implementation of Traditional Market Transformation Policy Towards Modernization: a Case Study of Cikereteg Market in Bogor Regency. International Journal of Applied Research and Sustainable Sciences, 3(8), 731–742.

Sa’diah, E. H., Paujiah, N. S., Halimah, R. S., Seftiansyah, R., Sabila, Z. Y., & Apriliyani, N. V. (2024). Administrasi Pembangunan Indonesia dan Swedia. Karimah Tauhid, 3(12), 13244–13249.

Hasman, R. (2015). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Kinowaro Kabupaten Sigi. Katalogis.

Herbasuki. Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Kota Semarang. Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik. Vol.2 No.1. 2016:3.

Hidayat, Endik. Implementasi Kebijakan Dana Desa Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Sampang. Jurnal Soetomo Komunikasi dan Humaniora. Vol.2 No.1. 2021 : 10.

Kurniawan, Wahyu dan Karjuni Dt. Maani. Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin Dengan Menggunakan Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn. Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik. Vol.1 No.4. 2019: 4.

Ningrum, E S., Rahmawati, R. Dan Salbiah, E. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2012 Dalam Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri Tahun 2012-2016. Administratie Jurnal Administrasi Publik. Vol.2 No.2. 2020

Tarmizi, Achmad Bagoes Wijaya Kusuma dan Endro Sugiartono. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milk Negara Pada Politeknik Negeri Jember. Jurnal Akuntansi Terapan dan Bisnis. Vo.2 No.1. 2022 : 3.

Yandri, Lara Indah dan Gusrianto. Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Staff Ahli Walikota di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman. Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah. Vol.13 No.6. 2019 :3.

Zahara, A. Nirzalin, N. Bin Abubakar, M. Implementasi Kebijakan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe. Jurnal Transparansi Publik. Vol.1 No.1. 2021:6.

Bawole, P. (2015). Program relokasi permukiman berbasis masyarakat untuk korban bencana alam letusan Gunung Merapi tahun 2010 (Community Based Resettlement Program for the Victims of Natural Disaster of Merapi Volcano Eruption 2010). Tesa Arsitektur, 13(2), 114–127.

Yusuf, A. P., Khaerunnisa, Ramadanti, N. P., Subandi, N. I., & Ramdani, F. T. (2022). Implementasi kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS RTLH) di Desa Jambuluwuk Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor. Karimah Tauhid, 1(3), 289–297.

Khatimah, H., & Suparti, H. (2023). Implementasi rehabilitasi rumah tidak layak huni Desa Teratau Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong. Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi Indonesia, 8(1), ... https://doi.org/10.35722/japb.v8i1.1159

Indriani, E., & Rahadian, A. H. (2022). Analisis implementasi kebijakan program perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Depok. Reformasi Administrasi, 11(2), ... https://doi.org/10.31334/reformasi.v11i2.3933

Rohmaturizky, F., & Rahmawati, R. (2025). Evaluasi pelaksanaan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RS RTLH) di Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon. PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs, 8(2), ... https://doi.org/10.61332/ijpa.v8i2.394

Sutikno, C. (2023). Dampak rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RTLH) dalam peningkatan kualitas hidup penerima manfaat di Kabupaten Banyumas.

Purwanti, O. D., Syakdiah, & Mali, M. G. (2023). Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS RTLH) di Kecamatan Ngampilan. Populika Journal,

Dewi, A. M. (2013). Implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) di Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun.

Ramdani, F. T., Zenju, N. S., & Luthfie, M. (2018). Efektivitas pelaksanaan kebijakan bantuan sosial dalam program rumah tidak layak huni di masyarakat Kota Bogor pada bagian administrasi kesejahteraan rakyat Setda Kota Bogor.

Ering, M. C., Bogar, W., & Mamonto, F. (2020). Implementasi program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RS RTLH) di Kota Tomohon.

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor. Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 No. 3.

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor. Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2023 No. 151.

Sugiarto, A. (2015). Sejarah Kerajaan Sunda dan Pakuan Pajajaran. Bandung: Pustaka Sunda.

Sundari, D. (2017). Bogor pada Masa Kolonial Belanda. Jurnal Sejarah Indonesia, 4(2), 45–57.

Rahman, F. (2019). Kebun Raya Bogor dan Perkembangan Kota. Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Lingkungan, 7(1), 12–25.

Bappeda Kota Bogor. (2018). Profil kecamatan di Kota Bogor. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor. https://bogoronline.com/2018/06/profil-kecamatan-bogor/ (bogoronline.com)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 57. https://peraturan.go.id/peraturan/pp-no-17-tahun-2018.html (peraturan.go.id)

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor. Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 No. 3. (baghukum-setda.kotabogor.go.id)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 57. (peraturan.go.id)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244. (peraturan.go.id)

Downloads

Published

2026-05-12

How to Cite

Fitriansyah, M. J., Purnamasari, I., & Apriliyani, N. V. (2026). Implementasi Program Bantuan Sosial tidak Terencana Rumah tidak Layak Huni di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor. Karimah Tauhid, 5(5), 2605–2624. https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v5i6.24521

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >> 

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.