Kepastian Hukum Perjanjian Lisan Arisan Online dalam Perspektif Hukum Perdata
DOI:
https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i7.20008Keywords:
arisan online, hukum perdata, kepastian, perjanjian lisan.Abstract
Perjanjian online secara lisan sangat beresiko terjadinya pelanggaran karena anggota yang ikut bisa saja lupa jumlah uang akan dibayarkan, dan aturan lain yang dibuat secara lisan dalam pertemuan online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum perjanjian lisan arisan online dalam perspekif hukum perdata. Objek kajian ini adalah perjanjian arisan secara lisan melalui media online sehingga dapat dipastikan bahwa penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu kejian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perjanjian secara elektronik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian arisan yang dibuat secara lisan pada media elektronik tetap sah dan berlaku bagi para pihak, sehingga para pihak harus memenuhi hak dan kewajibannya yang timbul dari perjanjian tersebut, tidak boleh membatalkan perjanjian tanpa adanya kesepakatan dari pihak lain. sesuai dengan asas kekebasan berkontrak atau membuat perjanjian maka setiap orang bebas melakukan perjanjian dengan siapa saja, terhadap hal apa saja, dan objek apa saja sepanjang memenuhi syarat subjektif dan objek. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam arisan secara lisan di media online memiliki kekuatan hukum dan mengikat para pihak, jika sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Pada dasarnya perjanjian online yang dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam arisan memenuhi syarat perjanjian sehingga apabila sudah disepekati maka menjadi undang-undang bagi para pihak sehingga mengikat para pihak. Dalam perjanjian sudah harus dicantumkan cara penyelesaian sengketa bila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian atau salah satu pihak wanprestasi. Sehingga para pihak akan menyelesaikan sengketa sesuai forum atau bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan.
References
Hidayani, J., Sihotang, S., Yuniar, R., & Ilyanawati, A. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM ATAS JUAL BELI TANAH YANG TIDAK DICATATKAN (Vol. 3). https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1122&context=notary
Hidayat, A., Roestamy, M., & Sihotang, S. (2017). REVIEW OF JURIDICAL RIGHTS ON NEWSSTAND BUYER OF TRADITIONAL MARKET AS A RESULTS FOR DEVELPOMENT COOPERATION WITH BUILD OPERATE AND TRANSFER (BOT) SYSTEM IN BOGOR TINJAUAN YURIDIS HAK PEMBELI KIOS HASIL KERJASAMA PEMBANGUNAN PASAR TRADISIONAL DENGAN SISTEM BUILD OPERATE AND TRANSFER (BOT) DI KABUPATEN BOGOR (Vol. 3, Issue 1).
Nuraeny, H. (2023). Legal Protection Against Acts of Violence: Evidence from Indonesian Migrant Workers. Journal of Law and Sustainable Development, 11(11), e1844. https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i11.1844
Paren, M. A., Yumarni, A., Rumatiga, H., & Djuanda, F. H. (2023). ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PUTUSAN PERDAMAIAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA. In Karimah Tauhid (Vol. 2, Issue 6).
Nurwati (n.d.). PERLINDUNGAN KREDITUR DALAM EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PADA KREDIT KEDARAAN BERMOTOR PROTECTION OF CREDITORS IN THE EXECUTION FIDUCIARY GUARANTEE KEDARAAN MOTOR CREDIT, Jurnal Hukum Derechtsstaat
Prambudi, F., Yumarni, A., & Rumatiga, H. (2024). Analisis Program Ketanggapsegeraan Patroli Sabhara Polres Bogor Di Wilayah Kabupaten Bogor (Vol. 3).
Rumatiga, H., Aminulloh, M., Yumarni, A., Haura Carolina Devi, S., & Kelutur, S. (2024). The Exclusivity of Music/Song Creators is Guaranteed by Copyright Law Number 28 of 2014. 10(2). https://www.kemenparekraf.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/pentingnya-hak-cipta-musik-bagi-musisi-
Silitonga, P., & Sihotang, S. (2024). Juridical Analysis Of Information Technology Based Lending And Borrowing Implementation Based On Financial Services Authority Regulation Number 10 /Pojk.05/2022 Special Issue. https://doi.org/10.30997/jhd.vi
Sulastri, S., Yumarni, A., & Sihotang, S. (2018). THE PRINCIPLE OF THE USEFULNESS OF A WAQF OBJECT IN THE PERSPECTIVE OF NAZHIR PROFESSIONALISM BASED ON LAW NUMBER 41 YEAR 2004 ABOUT WAQF IN SUB-DISTRICT CIAWI AND SUB-DISTRICT MEGAMENDUNG BOGOR ASAS KEMANFAATAN OBJEK WAKAF DALAM PERSPEKTIF PROFESIONALITAS NAZHIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DI WILAYAH KECAMATAN CIAWI DAN KECAMATAN MEGAMENDUNG KABUPATEN BOGOR (Vol. 4, Issue 2). http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123
Tauhid, K., & Gautama, ; |. (2024). Analisis Hukum Dampak Peresmian Daerah Otonomi Baru (DOB) dalam Penanggulangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Guna Mewujudkan Kamtibmas di Papua (Vol. 3).
Yuniar, R., Ilyanawati, A., & Sihotang, S. (2017). KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN TERHADAP PEMBANGUNAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (MBR) DI KOTA BOGOR DAN KOTA DEPOK CONSOLIDATION OF URBAN LAND FOR THE CONSTRUCTION OF HOUSING FOR LOW INCOME COMMUNITIES (LIC) IN THE CITIES OF BOGOR AND DEPOK. In Jurnal Ilmiah Living Law (Vol. 9). http://kursdollar.net,
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Agung Sudarwi, Nuwati, Sudiman Sihotang

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.




