Penerapan Sanksi terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Anggota Polresta Bogor Kota

Raihan Fathi Wijaya; Dadang Suprijatna; Muhamad Aminulloh

doi:10.30997/karimahtauhid.v4i6.15943

Authors

Raihan Fathi Wijaya Universitas Djuanda
Dadang Suprijatna Universitas Djuanda
Muhamad Aminulloh Universitas Djuanda

DOI:

https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i6.15943

Keywords:

Anggota Polresta Bogor, Penyalahgunaan, Senjata Api

Abstract

Penggunaan senjata api tentunya harus sesuai dengan kebutuhan dalam menghadapi orang yang tidak coperatif terhadap anjuran polisi. Artinya setiap anggota yang melaksanakan tugas dengan membawa senjata harus menggunakannya pada keadaan yang benar. Namun kenyataannya tidak semua anggota polri yang mendapat izin memegang dan menggunakan dapat memfungsikannya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan sanksi terhadap penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polresta Bogor Kota. Penelitian merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menggunakan norma, teori, doktrin dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan rujukan untuk menganalisis objek yang diteliti. Hasil penelitian menujukkan bahwa Penerapan sanksi bagi anggota Polresta yang melakukan penyalahgunaan senjata api ialah penerapan sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 338 KUHP jika menyebabkan kematian, penerapan aturan disiplin sesuai PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang aturan disiplin, dan penerapan etik sesuai Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Setiap anggota Polresta Bogor yang menyalahgunakan senjata api harus mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum. dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya KUHP ditegaskan bahwa setiap perbutan yang dapat dipidana harus diatur terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan, ketentuan ini dinamakan dengan asas legalitas.

References

Agustina, H., Suprijatna, D., & Hakim, A. L. (2016). Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan yang Timbul dari Hubungan Sewa Menyewa Mobil Dikaitkan dengan Pasal 372 KUHP. Jurnal Hukum De'rechtsstaat, 2(2), 201-216.

Alifyansyah, F., Suprijatna, D., & Abd Hasyim, I. (2019). Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penyitaan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara. Jurnal Hukum DE'RECHTSSTAAT, 5(1), 55-62.

FH, R. M., & Suryani, D. (2024). Analisis Hukum Penyelenggaraan Bantuan Sembako Bagi Korban Bencana Alam Di Wilayah Kabupaten Bogor. Karimah Tauhid, 3(2), 2110-2132.

Remen, O., Suhartini, E., & Yumarni, A. (2018). Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pada PT. Haengnam Sejahtera Indonesia di Tingkat Mediasi Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor. Jurnal Hukum De'rechtsstaat. 82

Ridwan, A. H., Suntana, I., & Rumatiga, H. (2024). Islamic Economic Law" A Continuous Economic Study Perspective Of Islamic Economic Law". Jurnal Hukum DE'RECHTSSTAAT, 121-134.

Rohman, F., Trijono, R., & Rumatiga, H. (2024). Tinjauan Yuridis Peran Korps Brimob Polri dalam Manangani Konflik Bersenjata di Wilayah Papua Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012. Karimah Tauhid, 3(6), 6314-6326.

Roestamy, M. (2016). Konsep Kepemilikan Rumah Bagi Warga Negara Asing Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Investasi di Indonesia. Jurnal Hukum De'rechtsstaat, 2(2), 127-140.

Yumarni, A., & Rumatiga, H. (2024). Penerapan Prinsip Larangan “Magrib: Maysir, Gharar, dan Riba” dalam Pembiayaan yang Bergerak di Bidang Usaha Non Halal. Karimah Tauhid, 3(4), 4310-4330.

Yumarni, A., & Rumatiga, H. (2024). Analisis Hukum Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menerima Komulasi Gugatan Antara Itsbat Nikah dan Cerai Menurut Undang-Undang Peradilan Agama. Karimah Tauhid, 3(8), 8482-8495.