IMPLEMENTASI LAYANAN PENGADUAN KERUSAKAN JALAN KABUPATEN DALAM PELAYANAN PUBLIK
DOI:
https://doi.org/10.30997/jgs.v11i2.20026Kata Kunci:
Implementasi, Infrastruktur, Jalan, Pelayanan, PengaduanAbstrak
Rendahnya penyelesaian pengaduan infrastruktur jalan melalui website Si Putra menunjukkan lemahnya implementasi pelayanan publik. Kondisi ini mendesak untuk dibenahi karena kerusakan jalan di Tulungagung terus meningkat. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dalam mengkaji obyek penelitian dan peneglitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data Creswell melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, dengan empat informan dari pegawai Dinas PUPR yang terlibat dalam pengelolaan pengaduan infrastruktur jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pelayanan pengaduan kerusakan jalan di Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung belum optimal, yang berdampak pada rendahnya tingkat respons terhadap laporan masyarakat—terbukti dari hanya 4% pengaduan yang ditindaklanjuti dari total 23 laporan melalui website Si Putra. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya kebijakan internal, kekurangan tenaga ahli teknologi informasi, keterbatasan anggaran, serta minimnya sosialisasi yang menyebabkan masyarakat kurang memahami prosedur pengaduan. Dampak dari kondisi ini adalah semakin banyaknya kerusakan jalan yang tidak segera ditangani, sehingga membahayakan keselamatan pengguna jalan dan menurunkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, penelitian ini mendorong perlunya kebijakan internal yang mendukung sistem pengaduan, penambahan sumber daya manusia, serta peningkatan komunikasi dan edukasi kepada masyarakat guna menciptakan pelayanan yang lebih responsif dan efisien.
Referensi
Amanah, S. N., & Arif, L. (2024). Implementasi Program Stimulan Jamban Untuk Menjaga Kebersihan. Jurnal Kebijakan Publik, 15(3), 341–347.
Amirya, M., & Irianto, G. (2023). TANTANGAN IMPLEMENTASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DI INDONESIA. Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban, 9(1), 187–198.
Bahroni, R., Rumbekwan, M., & Ginting, A. H. (2022). Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Kecil Berbasis Online Single Submission Riska Based Approach ( OSS RBA ) Di Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur Institut Pemerintahan Dalam Negeri Implementation Of Policy For Licensing Of Small M. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, 12(1), 71–85.
Baihaqi, R. D., & Hertati, D. (2025). Evaluasi Efektivitas Dan Efisiensi Standard Operating Procedure (SOP) Dalam Penerimaan Calon Penghuni Baru Di Rusunawa Wonocolo Kabupaten Sidoarjo. PSGJ: Jurnal Sosial Dan Politik, 6(1), 55–67.
Bakar, A. (2020). Hakekat Pelayanan Publik. Jurnal Perspektif, 13(2), 81–88.
Dr.H.Tachjan. (2015). Implementasi Kebijakan Publik (D. Mariana & C. Paskarina (eds.); 1st ed.). AIPI Bandung.
Febrian, J. L., & Sgita, N. I. (2023). Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan (Studi Tentang Pusat Pelayanan Dan Pemberdayaan Perempuan Di Kota Bandung Pada Tahun 2021-2022). Journal of Governance Innovation, 5(2), 345–369.
Indrayana, M., Qadar, J., & Syamsiar. (2024). Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik Di Kantor Desa Tellulimpoe Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo. Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi, 1(2), 1–12.
Kurniawan Mz, D., Syafri, W., & Amalia, R. (2024). Efektivitas Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (Lapor) Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Jurnal Kajian Pemerintah (JKP), 10(2), 86–97.
Lestari, D. (2022). Efektivitas Penerapan Standar Operasional Prosedur Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat. Jurnal Bimanis, 1(2), 45–56.
Manik, J. D., Mareta, L., Santoso, Y. P., & Endya, C. T. (2023). Merancang Sistem Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik Berbasis Good Governance Di Desa Karya Makmur, Pemali. Besaoh, 4(2), 112–123.
Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif (38th ed.). PT Remaja Rosdakarya.
Munir, M. M., Sholikah, V., & Rahmawati, S. D. (2019). Pemanfaatan Sistem Pelayanan Publik dalam Meningkatkan Kualitas Hubungan Masyarakat di Kementerian Agama Kabupaten Tuban. Jurnal Administrasi Pendidikan Islam, 1(2), 170–183.
Nasikhah, F. L., & Susilowati, D. (2024). Infrastruktur Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. Jurnal Ilmu Ekonomi JIE, 8(01), 68–80.
Noya, H., Putra, A., & Rahmat, D. (2024). Efektivitas Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Di Kantor Kelurahan Namasina Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah. Jurnal Ilmu Manajemen, 8(1), 1–15.
Polyzos, S., & Tsiotas, D. (2020). The Contribution Of Transport Infrastructures To The Economic And Regional Development: A Review Of The Conceptual Framework. Theoretical and Empirical Researches in Urban Management, 15(1), 5–23.
Priyodigdo, A., Saipul, & Aquarini. (2025). Implementation Of Standard Operating Procedures To Improve Public Service Performance: Case Study At The Central Kalimantan Provincial Housing, Settlement And Land Office. Anterior Jurnal, 24(Special-1), 33–44.
Purba, D., Purba, D. G., & Saragih, D. R. (2024). Analisis Pengaruh Perencanaan Pembangunan Terhadap Perkembangan Aktivitas Masyarakat di Desa Sinasih. Intellektika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 2(4).
Putong, L. B., & Wahyudi, K. E. (2022). Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai Pada Umkm. Jurnal Kebijakan Publik, 13(4), 338.
Repansa, M., & Wawanudin. (2024). Implementasi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Kecamatan Ciledug Kota Tangerang. Jurnal Mozaik, 16, 82–93.
Salam, S., Ahmad, R., & Baharuddin, M. (2020). Efektivitas pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng. Jurnal Administrasi Publik, 16(1), 22–34.
Samsiah. (2019). Efektivitas standar operasional prosedur pelayanan publik terhadap pengguna jasa pada Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Jurnal Gemakampus, 14(2), 99–110.
Widodo, P., Ariani, N., & Supriadi, Y. N. (2022). Peran Pembangunan Infrastruktur Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Kota Dan Kabupaten Pulau Jawa. Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 23(01), 1–11.
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2025 Asiel Bernike Remalya, Muhammad Agus Muljanto
Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Authors who publish with Jurnal Governansi agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in Jurnal Governansi.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in Jurnal Governansi.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
