Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berkedok Sewa Kendaraan di Wilayah Hukum Polsek Jonggol Kabupaten Bogor Studi Putusan Nomor 210/PID.B/2023/PN Cbi - Negara, Reja Karya Bakti; Gilalo , Jopie; Ma'arif, Rizal Syamsul (Karimah Tauhid, 2024)
Perjanjian sewa menyewa menjadi tindak pidana setelah pelaku tidak mengembalikan mobil sewaan pada hari kedua sesuai kesepakatan, dimana pada hari kedepan sejak perjanjian sewa menyewa pelaku mengatakan bahwa mobil dibawa kabur oleh rekannya. Dari kasus tersebut maka perlu dilakukan kajian lebih mendalam tentang perjanjian sewa menyewa yang berakibat pada tindak pidana penggelapan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berkedok Sewa Kendaraan Di Wilayah Hukum Polsek Jonggol Kabupaten Bogor Studi Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Cbi. Metode penelitian diperlukan guna mengumpulkan sejumlah bahan yang digunakan untuk menjawab analisis yuridis. Bertitik tolak dari permasalahan, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola. Hasil penelitian diketahui bahwa penggelapan diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Upaya yang dilakukan adalah 1) Mencari pelaku, 2) Mencari kendaraan atau objek yang digelapkan, 3) Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Daerah sekitar Kabupaten Bogor, 4) Membantu pihak Rental untuk mengembalikan kendaraan yang digelapkan. Hambatan yang dihadapi 1) Penggunaan identitas palsu, 2) Penggantian plat nomor perubahan warna kendaraan, 3) Luasnya wilayah dan kurangnya fasilitas CCTV