Peningkatan Peran Satuan Samapta Dalam Pelaksanaan Program Patroli Siaga Bencana di Wilayah Kota Bogor
DOI:
https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i2.14887Keywords:
Bencana, Peran, Patroli, Satuan SamaptaAbstract
Dalam membantu penanganan bencana alam di wilayah Kota Bogor maka salah satu pihak yang menangani adalah Satuan Samapta Polresta Bogor Kota. Akan tetapi, seberapa penting peran Satuan Samapta Polresta Bogor Kota dalam penanganan bencana di wilayah Kota Bogor masih perlu dipertanyakan, apakah penanganan bencana merupakan tugas utama Satuan Samapta dalam membantu Pemerintah Daerah menangani bencana, atau hanya sebagai pendukung dalam pelaksanaan penanganan bencana tersebut. Hal ini perlu dikaji lebih mendalam, sehingga dapat diketahui secara pasti peranannya dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana serta apa saja hambatan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analisis, yang dimaksudkan untuk memberikan data yang lengkap tentang suatu keadaan. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam upaya mencegah dan menanggulangi bencana, maka Satuan Samapta Polresta Bogor Kota berperan dalam pelaksanaan program patroli siaga bencana, yaitu meliputi kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat, merumuskan mitigasi bencana dan melakukan koordinasi. Secara umum perencanaan dalam penanggulangan bencana dilakukan pada setiap tahapan penyelenggaran penanggulangan bencana. Sehingga disusunlah suatu rencana yang spesifik pada setiap tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut, mulai dari tahap Prabencana dalam situasi tidak terjadi bencana, tahap Prabencana dalam situasi terdapat potensi bencana, pada saat tanggap darurat dan pada tahap pemulihan. Sedangkan hambatan yang dihadapi oleh satuan Samapta Polresta Bogor Kota dalam pelaksanaan program patroli siaga bencana di Kota Bogor terdiri dari 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam Satuan Samapta Polresta Bogor Kota yaitu terdiri dari terbatasnya jumlah personil, sarana dan prasarana yang belum memadai dan kurangnya koordinasi. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari belum terbangunnya sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi, masih rendahnya pemahaman masyarakat dan aparat pemerintahan dalam menyikapi kondisi rawan bencana serta kurang tersedianya anggaran yang memadai dalam penanggulangan bencana yang disediakan oleh pemerintah Kota Bogor.
References
Mabes Polri, Bahan Ajaran Fungsi Tehnis Sabhara, Makalah, Jakarta, tt
Martin Roestamy, Sudiman Sihotang, dan Asep Hidayat, Tinjauan Yuridis Hak Pembeli Kios Hasil Kerjasama Pembangunan Pasar Tradisional Dengan Sistem Build Operate And Transfer (BOT) di Kabupaten Bogor, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Vol 3 No. 1, Maret 2017
Nuruzzaman M.S., Penerapan Hukum Adat Dalam Mencapai Ketertiban Umum (Studi Perbandingan Antara Hukum Adat dan Hukum Pidana Indonesia), Wacana Hukum, Vol. XXIII, 1, April 2017
Nurwati, Perlindungan Kreditur Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Kredit Kedaraan Bermotor, Jurnal Hukum De’rechtsstaat, Volume 1 Nomor 1 Maret 2015
Nurwati dan J. Jopie Gilalo, Perlindungan Hukum Pada Hak Cipta Dalam Karya Arsitektur Bangunan Cagar Budaya (Studi Kasus Arsitektur Bangunan Cagar Budaya di Kota Bogor), Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Vol 3 No. 2, September 2017
Rinto Yulianto, T.N. Syamsah dan Mulyadi, Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Tugas Pengaturan Lalu Lintas, Jurnal Hukum De’rechhtsstaat Vol 1 No. 2 Oktober 2015
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Indra Hendratno, Mulyadi, Saddam Husein

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.




