Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Bogor tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Kabupaten Bogor

Riska Adita Syafitri; Rita Rahmawati; Afmi Apriliani3; Muhammad Husein Maruapey; Saaepudin; Denny Hernawan

doi:10.30997/karimahtauhid.v4i1.14846

Authors

Riska Adita Syafitri Universitas Djuanda
Rita Rahmawati Universitas Djuanda
Afmi Apriliani3 Universitas Djuanda
Muhammad Husein Maruapey Universitas Djuanda
Saaepudin Universitas Djuanda
Denny Hernawan Universitas Djuanda

DOI:

https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i1.14846

Keywords:

Kebijakan Publik, Perlindungan Perempuan dan Anak, Kabupaten Bogor

Abstract

Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan aspek administratif dan regulatif semata, tetapi juga mencakup upaya konkret dalam menerapkan kebijakan tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Terdapat beberapa kebijakan salsh satunya Peraturan Bupati (Perbup), peraturan bupati adalah kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh seorang bupati sebagai kepala pemerintahan di tingkat kabupaten. Peraturan ini biasanya mengatur hal-hal terkait dengan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di wilayah kabupaten tersebut. Banyak peraturan bupati yang telah dikeluarkan salah satunya tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak pada Peraturan Bupati Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan metodologi pendeketan deskriptif kualitatif dengan cara pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan catatan hasil observasi. Hasil penelitian ini adalah Kabupaten bogor mempunyai Unit Pelaksana Teknis yaitu organisasi untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan aktivitas atau program perlindungan perempuan dan anak yang memiliki sasaran kelompok individu atau entitas yang mengalami kekerasan teturama terhadap perempuan dan anak karena masih banyak beberapa faktor yang mempengaruhi seperti sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi.

References

Afandy, T. (2023). Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak. Jurnal Kajian Hukum, 3.

Afandy, T., & Desiandri, Y. S. (2021). Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak. Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum, 4, 145–155.

Febrian, J. L., & Sagita, N. I. (2023). Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan (Studi Tentang Pusat Pelayanan Dan Pemberdayaan Perempuan Di Kota Bandung Pada Tahun 2021-2022). Journal of Governance Innovation, 5, 345–369.

Hadi, B. L. H. A., & Iskandar. (2019). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan. Journal of Government and Politics (JGOP), 1, 112–124.

Layliyah, Q. (2022). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Tangerang Selatan. Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 5, 1–13.

Mauliddia, A. N., & Hertati, D. (2023). Implementasi Kebijakan Perlindungan Kekerasan Seksual. Jurnal Kebijakan Publik, 14, 303–308.

Rate Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. (2022). Diakses pada 20 April 2024 dari https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan

Sussanti. (2021). Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Pindah Kependudukan Di Kantor Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu. Jurnal Administrator, 3, 71–77.

Yeti Rohayati, E. K. (2019). Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan Anak Di Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Bandung. JURNAL SOSIAL DAN HUMANIS SAINS, 4, 13–29.

Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan, 30, 129–153.

Zulfirman, R. (2022). Implemetasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di Man 1 Medan. Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran, 3.