IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR - Iswantoro, Slamet; Pratidina, Ginung; Ratnamulyani, Ike Atikah (Jurnal Sosial Humaniora, 2014)
Tahun 2010 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mulai berlaku. UU tersebut merupakan penjabaran hak warga masyarakat untuk memeroleh informasi sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Tiga tahun setelah UU KIP dinyatakan berlaku, Pemerintah Kota Bogor dihadapkan pada penyelesaian kasus sengketa informasi yang dimediasi oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sebagai akibat ketidak-mampuannya memenuhi permohonan informasi publik. Pada tahun 2012 telah empat kali Pemerintah Kota Bogor bersengketa dengan LSM Sahabat Muslim dan empat kali juga pada tahun 2013. Banyaknya kasus sengketa informasi publik merupakan salah satu symtoms yang mengindikasikan ketidaksiapan Pemerintah Kota Bogor melaksanakan amanat UU KIP. Ketidaksiapan itu dapat diukur dari aspek ketersediaan informasi publik secara berkala, informasi serta-merta, dan informasi setiap saat di masing-masing dinas Pemerintah Kota Bogor, baik melalui media cetak maupun media lainnya. Berdasarkan fakta tersebut, maka menarik diketahui, bagaimana kesiapan Pemerintah Kota Bogor dalam mengimpelementasikan UU KIP. Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Bogor merupakan salah satu organisasi perangkat daerah Kota Bogor yang wajib menjalankan amanat UU KIP dan berperan sebagai penggerak implementasi UU KIP di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Dengan demikian, kesiapan Bagian Humas dapat mencerminkan kesiapan Pemerintah Kota Bogor mengimplementasikan UU KIP. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa implementasi UU KIP di Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Bogor telah dilaksanakan dengan kategori kriteria penilaian baik (2,42).