KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN BERDASARKAN PERMA NOMOR 01 TAHUN 2008 - Yumarni, Ani (Jurnal Sosial Humaniora, 2014)
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (a) memberikan analisis mengenai kesadaran hukum masyarakat (para prinsipal) terhadap mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Bogor; (b) mengetahui bagaimana implementasi Hakam dalam mediasi pada penyelesaian perkara perceraian berdasarkan PERMA Nomor 01 Tahun 2008. Berdasarkan hasil penelitian, kesadaran hukum masyarakat terhadap lembaga mediasi dinilai cukup baik. Kesadaran tersebut tergantung kepada kepentingan mereka terhadap pengadilan agama. Lembaga mediasi bukan merupakan satu-satunya penentu terhadap tercapainya kesepakatan damai dalam berperkara. Upaya hakim dalam mengimplementasikan hakam guna membantu menekan angka perceraian sudah maksimal. Hakam hanya diterapkan pada kasus perceraian dimana syiqaq benar-benar muncul sebagai alasan perceraian. Adapun mediasi lebih ditekankan pada penyelesaian permasalahan yang bersifat materi (meskipun juga dalam bidang perceraiannya) sehingga penerapan hakam dilakukan hanya terhadap perselisihan yang memuncak dan membahayakan. Hal ini sejalan dengan anjuran pada Pasal 76 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Untuk perkara perceraian dimana kedua pihak sama-sama menginginkan perceraian, hakim akan lebih baik untuk melanjutkan proses persidangan tanpa harus melalui proses mediasi untuk mewujudkan penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, dan biaya ringan (konsideran PERMA).